Maluku dan Ambon Raih Terbaik I TPAKD Award 2026, Bukti Sinergi Perluas Akses Keuangan

LITERAT.ID – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kota Ambon menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Keduanya berhasil meraih penghargaan Terbaik I dalam ajang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 untuk kategori Provinsi dan Kota di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, kompak menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

Apresiasi Kepala Daerah

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat.

Menurutnya, penghargaan ini adalah pengakuan atas kinerja para pegawai serta sinergi yang baik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Reward ini adalah bukti bahwa teman-teman kita di Pemerintah Provinsi, dan saya percaya juga di Pemerintah Kota, telah bekerja dengan maksimal,” ungkap Lewerissa dalam keterangannya, Kamis.

Senada dengan Gubernur, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyebut prestasi ini sebagai hasil kerja bersama lintas sektor.

Ia secara khusus mengapresiasi dedikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran TPAKD, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan di Kota Ambon.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama, komitmen, dan sinergi seluruh pihak. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan akses keuangan di Kota Ambon,” ujar Wattimena.

Capaian Konkret di Maluku

Di balik raihan penghargaan tersebut, Provinsi Maluku mencatat sejumlah capaian signifikan dalam perluasan akses keuangan. Salah satu program unggulan adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melampaui target secara drastis.

Sepanjang tahun 2025, KUR telah disalurkan kepada 21.840 debitur UMKM dengan nilai mencapai Rp1,02 triliun, jauh di atas target awal yang hanya 3.000 debitur.

Keberhasilan ini tidak lepas dari struktur TPAKD yang telah terbentuk secara penuh di seluruh wilayah Maluku, terdiri atas satu TPAKD Provinsi dan sebelas TPAKD kabupaten/kota.

Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan perbankan dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) .

Ke depan, Pemerintah Provinsi Maluku tidak berpuas diri. Berbagai inovasi disiapkan, termasuk pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih yang berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Pemprov akan mendorong replikasi program kredit pembiayaan bersubsidi untuk memberantas praktik rentenir, sebagaimana yang telah berjalan di Kabupaten Maluku Tengah.

Fokus Ambon pada UMKM dan Literasi

Sementara itu, Pemerintah Kota Ambon memfokuskan diri pada perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM serta penguatan literasi keuangan masyarakat.

Berbagai program strategis seperti perluasan akses KUR, penguatan budaya menabung melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), hingga digitalisasi transaksi melalui QRIS terus digenjot.

Wali Kota Bodewin menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana upaya perluasan akses keuangan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Yang terpenting bukan hanya penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana upaya memperluas akses keuangan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin pelaku UMKM semakin mudah memperoleh akses pembiayaan, masyarakat semakin memahami pengelolaan keuangan, dan semakin banyak warga yang terjangkau layanan keuangan formal,” katanya.

Dengan raihan ini, Maluku dan Ambon diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak inklusi keuangan di kawasan timur Indonesia, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. []