Anggota DPD RI KH Muhammad Mursyid Desak Pemerintah Tuntaskan Kelangkaan BBM di Riau Sebelum Akhir Tahun

LITERAT.ID — Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Riau, KH Muhammad Mursyid, M.Pd.I mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar dan Pertalite, yang menurut dia masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.

Persoalan tersebut dinilai tidak boleh berlarut-larut karena antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah berlangsung berbulan-bulan dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Kiai Mursyid meminta pemerintah, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), segera memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan apabila kelangkaan tersebut berkaitan dengan praktik ilegal dalam distribusi BBM.

”Kami tegaskan kepada pemerintah dan pihak terkait, terutama Menteri ESDM, agar segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan masyarakat terus menanggung beban akibat kelangkaan yang berkepanjangan,” ujar Kiai Mursyid di Pekanbaru, Senin (2/11/2026).

Kelangkaan BBM Berlangsung Berbulan-bulan

Menurut Kiai Mursyid, persoalan kelangkaan BBM bersubsidi di Riau bukan persoalan yang baru muncul. Ia menyebut kondisi tersebut telah dirasakan masyarakat sejak Mei 2026 dan masih berlanjut hingga Oktober 2026.

Lamanya persoalan itu, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pasokan dan distribusi BBM bersubsidi di daerah tersebut.

Kiai Mursyid secara khusus meminta Menteri ESDM tidak berhenti pada penyampaian kebijakan atau pernyataan mengenai ketersediaan BBM, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.

”Menteri ESDM harus tegas segera selesaikan persoalan ini. Sudah hampir enam bulan masyarakat mengantre panjang, sementara solusi yang dirasakan belum ada. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” katanya.

Minta Polri Usut Dugaan Mafia BBM

Selain meminta pemerintah memperbaiki distribusi, Kiai Mursyid meminta Polri mengusut dugaan adanya praktik mafia BBM yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab kelangkaan.

Menurutnya, apabila penyelidikan dan penyidikan menemukan adanya permainan dalam distribusi BBM bersubsidi, aparat harus menindak pelakunya tanpa pandang bulu.

”Polri segera usut tuntas oknum mafia BBM yang menjadi penyebab, jika itu memang terbukti karena mafia. Jangan ada yang dilindungi. Kalau memang ada permainan, hukum seberat-beratnya,” ujar Kiai Mursyid.

Desakan tersebut disampaikan di tengah adanya persoalan distribusi BBM di sejumlah wilayah Riau. Dalam bahan yang disampaikan Kiai Mursyid, disebutkan adanya pembongkaran gudang BBM ilegal di Kabupaten Kampar serta dugaan penyelewengan distribusi Bio Solar di Kabupaten Siak pada Oktober 2026.

Kiai Mursyid menilai kondisi di lapangan perlu dibandingkan dengan data mengenai kuota BBM bersubsidi yang tersedia. Jika kuota dinyatakan mencukupi tetapi antrean panjang tetap terjadi, menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri secara serius.

Antrean BBM Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

Persoalan kelangkaan BBM tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar. Kiai Mursyid menilai dampaknya telah merembet ke aktivitas ekonomi masyarakat.

Antrean panjang di SPBU menyebabkan masyarakat kehilangan waktu produktif. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan biaya operasional pelaku usaha dan distribusi barang.

Bagi pengemudi ojek daring, misalnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dapat tersita karena harus mengantre untuk mendapatkan BBM. Sementara itu, pelaku usaha kecil yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas usahanya dapat menghadapi tambahan biaya ketika pasokan di SPBU tidak mencukupi.

Dampak berikutnya berpotensi dirasakan konsumen melalui meningkatnya ongkos distribusi dan harga barang.

”Kalau dibiarkan, dampaknya bukan hanya antrean panjang, tetapi ekonomi masyarakat ikut terpuruk. Ini yang harus dipahami pemerintah. Jangan sampai rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya,” kata Kiai Mursyid.

Jangan Sampai Berlanjut ke Akhir Tahun

Kiai Mursyid menilai pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Memasuki penghujung 2026, ketersediaan BBM menjadi semakin penting untuk menopang mobilitas masyarakat dan aktivitas pemerintahan maupun perekonomian daerah.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera duduk bersama mencari solusi yang konkret, termasuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

”Kami tekankan agar segera diselesaikan persoalan ini, karena sudah menjelang akhir tahun. Agar tidak semakin banyak menghambat aktivitas masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut Kiai Mursyid, persoalan tersebut juga perlu dilihat dari sisi ketepatan sasaran. BBM bersubsidi merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kelompok masyarakat yang berhak sehingga distribusinya harus transparan dan dapat diawasi.

Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan

Kiai Mursyid berharap penyelesaian persoalan BBM di Riau tidak hanya dilakukan dengan menambah pasokan ketika terjadi kelangkaan. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dari tingkat distribusi hingga penyaluran di SPBU.

Sinergi antara Kementerian ESDM, pemerintah daerah, PT Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan persoalan tersebut dapat diselesaikan dari hulu hingga hilir.

Ia juga meminta setiap dugaan penyimpangan ditindak berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang transparan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian mengenai ketersediaan Solar dan Pertalite, tetapi juga mendapatkan jaminan bahwa BBM bersubsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak.

Bagi Kiai Mursyid, penyelesaian persoalan BBM di Riau sebelum akhir tahun bukan sekadar persoalan mengurai antrean di SPBU. Lebih dari itu, kelancaran pasokan BBM berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, aktivitas usaha, dan keberlangsungan ekonomi daerah. []