RUU Sisdiknas Tak Rampung Tahun Ini, Pembahasan Bergeser ke 2027

JAKARTA, literat.id — Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dipastikan tidak rampung pada 2026. Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan pada 12 September 2026 bahwa RUU yang belum selesai dibahas itu akan masuk daftar luncuran (carry-over) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

Draf yang disusun Komisi X DPR terdiri atas 16 bab dan 257 pasal. Ketua Komisi X sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas Hetifah Sjaifudian menjelaskan pada Juli lalu bahwa draf itu sudah masuk tahap harmonisasi di Baleg. RUU ini dirancang untuk menyatukan aturan pendidikan yang selama ini tersebar di sejumlah undang-undang ke dalam satu regulasi.

Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menargetkan RUU itu disahkan pada 2027. Dikutip Metro TV dari Antara, ia menyebut RUU Sisdiknas antara lain mengatur kesetaraan guru, pemerataan sarana pendidikan, dan rambu pemanfaatan kecerdasan buatan di sekolah. Setelah harmonisasi, draf akan dibawa ke rapat paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR, lalu menunggu surat presiden untuk dibahas bersama pemerintah.

Mahasiswa mengawal prosesnya dari luar gedung. Pada 5 Oktober 2026, LMND dan BEM SI berunjuk rasa di depan Gedung DPR dengan empat tuntutan: revisi UU Sisdiknas yang partisipatif, pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta jaminan keberlangsungan kampus swasta dalam skema pendidikan gratis. Mereka juga menyoroti tunjangan profesi guru non-ASN periode Juli–September 2026 yang saat itu belum cair.

Sejumlah gagasan dalam naskah awal masih menunggu kepastian. Draf dan naskah akademik yang diterima Komisi X dari Badan Keahlian DPR pada Oktober 2025 memuat, antara lain, perluasan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun serta pengakuan terhadap pendidikan pesantren.